[FACT]INDONESIA NEGARA PALING DEMOKRATIS SE DUNIA GAN!!! BIAYA PEMILUNYA AJa 150 TRILYUN

JK :Pemilu Kita, Semakin Demokratis… Tapi Semakin Mahal…
Oleh Jusuf Kalla - 24 Maret 2009 - Dibaca 316 Kali -

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, itu kalau dilihat dari segi jumlah penduduknya. Tapi kalau dilihat dari segi jumlah pelaksanaan Pemilu maka Indonesia nomor satu. Maka dari itu saya berani katakan bahwa Indonesia adalah negara paling demokratis di dunia. Karena semua berprinsip “dari rakyat untuk rakyat” Presiden dan wakil Presiden dipilih langusng oleh rakyat, Gubernur, walikota, Bupati semua dipilih oleh rakyat. dibanding di India, Perdana menterinya hanya dipilih oleh 500 anggota DPR.

Namun demikian, kalau mau dilihat dari jumlah anggaran yang digunakan, maka Pemilu kita juga yang paling mahal. Belum lagi ditambah kekisruhan sosial yang sering terjadi pada hampir semua Pilkada. Di ternate sampai-sampai perekonomian tidak jalan karena konflik PILKADA yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena sistem Pemilu kita yang tidak efesien Kalau mau dihitung jumlah frekuensi rakyat ke TPS bisa mencapai 7 kali dalam 5 tahun. Pemilihan Bupati Bupati/Walikota 1 kali, Gubernur 1 kali, DPD 1 kali, Presiden 1 kali. Dan sering kejadian pemilihan Bupati/walikota dan Gubernur, bisa sampai dua putaran demikian juga dengan Pilpres. jadi bisa sampai 7 kali. Apalagi kalau ditambah Lurah dipilih lagi lewat TPS, maka bisa 8 kali, betapa tidak efesiennya sistem pemilu kita.

Apalagi di Indonesia Pemilunya masih sangat manual, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 sampai saat ini, belum ada terjadi perubahan signifikan pada sistem pemilu kita,nhanya perubahan dari coblos ke contreng. Tapi semua masih manual, Kalau di Amerika juga di India, orang sudah paperless, tanpa surat, tanpa kertas lagi, semua sudah komputerisasi. Kalau di Indonesia kepercayaan terhadap teknologi masih kurang, kita selalu mencurigai sistem IT. Akhirnya semua dikerjakan dengan cara manual, satu persatu dihitung, diteken kiri-kanan. Padahal untuk beli kertas saja negara harus mengeluarkan dana sampai triliunan rupiah.

Jangan sampai negara kita bangkrut karena sistem Pemilu kita yang tidak efesien. Apalagi sekarang kan tahun krisis, jadi kita harus berhemat. kalau uang kita habis, kita tidak punya tempat berutang lagi karena semua negara pemberi pinjaman lagi kesusahan karena krisis. Jangan sampai pasca Pemilu, pendidikan menjadi susah, kesehatan menjadi susah, pembangunan infrastruktur tidak jalan karena semua uang sudah kita habiskan untuk pelaksanaan pemilu.

Untuk itulah semenjak tahun lalu, saya sebagai Wakil Presiden, sudah meminta MENDAGRI untuk segera menyusun sistem pemilu yang lebih terkoordinasi untuk masa yang akan datang. Tidak perlu Rakyat harus ke TPS 8 kali dalam 5 tahun, Cukup 3 kali lah dalam lima tahun. Dan saya sebagai ketua Golkar meminta kepada semua Anggota DPR dari Golkar untuk melakukan hal yang sama. Itulah enaknya menjadi wakil Presiden dan Ketua Umum Partai, jadi bisa mengatur eksekutif dan juga legislatif.

MENGAPA DEMOKRASI KITA MAHAL ONGKOSNYA ?
Oleh Jusuf Kalla - 16 Maret 2009 - Dibaca 744 Kali -

Di Indoensia ini menurut survey ada 500 pemilu, karena pilkada juga merupakan bagian dari pemilu. Dalam 5 tahun 500 pemilu, 465 pilkada ketingkat II, 33 pilkada tingkat I, pemilu Legislatif fan pilpres. Artinya tiap satu tahun ada 100 pemilu di Indonesia . Apalagi Pilkada yang sangat tinggi mudaratnya, yang menang dapat rumah jabatan, yang kalah kalau tidak dapat Rumah sakit maka ia dapat Rumah Tahanan, atau bisa juga Rumahnya menjadi Rumah duka.

Banyaknya Pemilu di Indonesia menjadikannya sebagai pusat pemilu terbesar di dunia , tentu kita masih ingat semua, betapa repotnya mengurus Pilkada di Makassar, Ternate, Papua, atau di Tuban. Masyarakat satu sama lain saling serang, terus ramai-ramai demo di Jakarta, akhirnya jadi jadi masalah nasional dan MA harus turun tangan. Hampir tiap hari kita lihat di TV kantor KPU diserbu, adu jotos pada saat ada acara Pemilu damai, dan masih banyak lagi cost of social lainnya. Apakah demokrasi itu yang kita inginkan?

Kalau saya kalkulasi 500 pilkada biayanya bisa mencapai rata-rata 200 milyard, termasuk ongkos kampanye, bikin Iklan di TV itu bisa mencapai 150 Triliun. Kalau biaya itu kita pakai untuk import kedelai, membangun jalan dan sebagainya maka sejahterahlah bangsa ini.

Memang diakui demokrasi itu perlu ongkos , tidak ada demokrasi tanpa ongkos, tapi mohon supaya efesienlah saya pernah mewacanakan supaya pilkada kita laksanakan serentak saja, biar hemat, tidak usah pakai kartu pemilih cukup pakai KTP, jumlah TPS dikurangi

Nah bagaimana pemilu yang efisien itu? Dulu sebelum peraturan dari coblos dirubah menjadi Contreng saya pernah tanya kepada anggota DPR: “Kenapa kita masih selalu coblos? Bukan kita tulis? dia jawab “Wah gak bisa. Mesti coblos”, saya bilang “sudah lama kita pakai sistem coblos dan tinggal dua negara di dunia yang pakai sistem Coblos yaitu Indonesia dan Nigeria masa kita tidak ada maju-majunya” Dia tanya “Bagaimana orang yang buta huruf?” saya bilang “Berapa sih orang yang buta huruf di Indonesia,diperkirakan hanya 5% orang buta huruf. Jadi kita ikut yang 5%, bukan yang 95%. Padahal mestinya yang 5% ikut yang 95%kan. Tidak usah menulis. Saya bilang tulis nomor, kolom ke berapa.. contoh: Ismet nomor 7 ya nomor 7. Saya bilang: Orang boleh buta huruf tapi tidak buta angka, kenapa? semua orang bisa pegang uang kok, bisa baca uang, boleh buta huruf tapi tidak buta angka. Dari merubah kebiasaan dari coblos ke contreng saja itu bisa merubah kertas pemilu menjadi lebih kecil, ongkosnya bisa menjadi sepersepuluh hanya merubah satu kata dari coblos ke tandai, atau menulis angka.

Belum lagi tanda pendaftaran, kita masih ngotot mau pakai kartu pemilih, terus apa gunanya KTP? Kartu pemilihkan tidak ada fotonya, KTP ada fotonya, kan lebih bagus. Tapi banyak yang takut kalau ada orang yang ber KTP ganda, memang benar ada orang memiliki 2 KTP, tapi orang yang punya 2 atau 3 KTP, itu justru orang kaya. Kenapa orang kaya? itu karena peraturan, untuk beli tanah di Jakarta, harus ada KTP, mau beli tanah di Makassar mesti ada KTP, mau beli tanah di Surabaya mesti ada KTP. Mesti lihat KTP. Kalau tidak mau beli tanah buat apa punya 2 KTP? Kan ongkosnya mahal mengurusnya. Kalau orang tadi yang punya tanah di mana-mana masa mau pergi memilih juga dua kali, itu hukumnya penjara 5 tahun, masak ada orang mau dipenjara 5 tahun hanya untuk dapat satu suara tambahan.

Jadi jangan suka terlalu mencurigai bangsa ini. Dan apa gunanya tinta saya bilang. Jadi semua kadang perlu kita pikirkan dengan memakai logika, agar demokrasi kita lebih efisien dan workable dan murah ongkosnya. Karena itu saya jamin, kalau kita sanggup laksanakan pemilu hanya tiga kali maka bisa di bawah 10 Triliun ongkosnya. Tiga pemilu, Legislatif, Pilpres dan PILKADA (dilaksanakan secara serentak) akan lebih murah, kalau lebih dari tiga Pemiliu, pasti akan ada masalah.